Politik Dasamuka Israel

Share

Seorang aktivis muda dalam sebuah forum diskusi dengan tegas menyampaikan gagasannya. Ia mengutip pendapat Yusuf Qardhawi, “berdamai dengan perampok yang hanya mau mengembalikan secuil hasil rampokannya adalah bodoh. Di dalamnya terkandung ketidakadilan . Yahudi seharusnya hengkang dulu barau bicara perdamaian”.

Sepintas, bagi ukuran seorang aktivis muda yang masih “bau kencur”. Pernyataan itu terkesan sok tahu bahkan sok pintar. Tidak realsistis dengan konteks perkembangan politik dunia khususnya timur tengah dewasa ini. Apalagi, nyaris semua negara-negara Arab yang pernah bertikai dengan Israel telah “berdamai”. Jadi, so what gitu loh ?, bagi kita yang tidak memiliki urusan ambil pusing dengan konflik tersebut.

Namun, Palestina bukan semata persoalan Arab tok. Palestina adalah persoalan ummat Islam. Palestina telah menjadi isu dunia karena disana ada Yerusalem, kota suci bagi Islam, Yahudi, dan Nasrani yang dalam konteks ekonomi, kota ini sungguh menjajnjikan untuk menambah pundi-pundi kekayaan negara. Diperkirakan 2,24 juta wisatawan asing setiap tahun mendatangi kota ini. Dan ini salah satu faktor yang membuat Israel terus bertahan.

Israel Demokratis ?
James A. Bill dan Carl Leiden, dalam sebuah kajian Timur Tengah pernah menyampaikan kategori teoritis sebagai resultan dan perkembangan politik di kawasan yang terus bergejolak menjadi Democratic Populist, Traditional Authoritarian, Traditional Distributive, dan Authoritian Distributive. Israel oleh James A. Bill dan Carl Leiden dimasukkan dalam kategori Democratic Populist. Menurut mereka, Israel dalam pelaksanaan politik cenderung lebih dekat dengan nilai-nila politik demokrasi liberal.

Dengan kata lain, James A. Bill dan Carl Leiden secara tersirat ingin mengatakan bahwa Israel adalah Negara yang paling demokratis di kawasan Timur Tengah sedangkan Negara-negara lain sebagai Negara yang tidak demokratis. Namun benarkah demikian adanya ?

Sebagai komuitas multi ras yang tersebar di berbagai penjuru dunia, imigran Yahudi yang pulang ke Tanah yang dijanjikan secara umum digolongkan menjadi dua, Sephardim dan Ashkenazim.

Sephardim adalah para imigran yang berasal dari Asia dan Afrika. Mereka umumnya tidak memeiliki keahlian dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan Ashkenazim adalah imigran yang berasal dari Eropa dan Amerika dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang tinggi. Perbedaan dua golongan ini ternyata berimplikasi kepada status sosial, pekerjaan dan akses politik. Golongan Ashkenazim hampir menguasai semuanya karena memang institusi-institusi sosial-politik yang ada di Israel adalaha made in Ashkenazim. Terhadap kondisi seperti itu, Roger Graudy mengatakan bahwa model kebijakan tersebut adalah kebijakan rasialis.

Carter dan Herz mencirikan pemerintahan yang demokrtais kepada sejauh mana pemerintahan yang bersangkutan telah mengimplementasikan persamaan, penegakan hukum dan tunduk terhadap rule of law, kebebasan pers dan partisipasi dalam aktivitas politik, penegakan HAM dn dikembangkannya sikap menghargai hak-hak individu dengan lebih mengutamakan cara-cara persuasif daripada koersi dan represif.

Ambivalensi Demokrasi
Ambivalensi nampak jelas terlihat atas sikap politik yang ditempuh Israel khususnya terhadap kebijakan penanganan gerakan intifadah (HAMAS). Sikap konyol Israel yang membombardir Gaza (28/12/2008) sudah cukup untuk menunjukkan kepada dunia atas sikap arogansi dan watak asli sebagai negara imperialis. Inavasi ini telah memakan korban 350 jiwa rakyat Palestina. Jauh lebih banyak ketika Israel melancarkan serbuan masif ke Jalur Gaza di bulan Juni tiga tahun yang lalu setelah satu tentaranya ditahan militan Palestina.

Kekerasan dalam beragam motif seperti diatas jelas tidak menghormati perbedaan pendapat dan keinginan penduduk diwilayah yang diklaimnya. Dan celakanya, tindakan seperti ini tidak saja diamini oleh Amerika sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai sokoguru demokrasi, bahkan negara yang sejak tahun 1973 telah memberikan paket bantuan untuk pertahanan Israel dimana 75 persennya merupakan bantuan dalam bentuk peralatan militer, 25 persennya diberikan dalam bentuk uang tunai yang kebanyakan digunakan untuk membantu Israel membuat persenjataan baru akan siap pasang badan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menyangkut nasib Israel.

Barat dan Israel telah menjungkirbalikkan demokrasi. Adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, mereka meneriakkan tegaknya supermasi hukum, penghormatan atas kekebasan, HAM. Di sisi lain justru mereka membungkam kebebasan, merenggut hak hidup. Sikap yang melawan arus peradaban dalam konteks kemanusiaan dan bernegara saat ini. Keberpihakan Barat terhadap Yahudi yang secara paradoks telah mengeliminasi hak-hak bangsa Palestina untuk mendaptkan apa yang seharusnya mereka teima.

Inilah penyakit bawaan demokrasi. Akan begitu populis pada saat diperbincangkan namun kemudian akan berubah elitis dengan segala pembenarannya ketika diterapkan. Kebijakan Perdana Menteri Ehud Olmert yang inheren dengan ideologi zionis nampak jelas telah mereduksi kepopulisan demokrasi ke tingkat elitis demi tujuan zionisme itu sendiri. Akhirnya, satu kata untuk Palestina, Merdeka !

Oleh : Zaki Nabiha
Dimuat di Harian Banten Raya Post, Kamis, 8 Januari 2009